Usulan Moratorium Kenaikan NJOP di DKI Jakarta

JAKARTA. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah lokasi komersial di DKI Jakarta berefek pada kenaikan NJOP lokasi tempat tinggal atau residensial yang notabene bukan lokasi komersial. Berikut yang menyulut memprotes sebab imbas kenaikan NJOP berbuntut pada kenaikan pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan (PBB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan untuk membuat revisi beleid kenaikan NJOP dalam tempo dekat ini. Nah, pengamat tata kota dari Kampus Trisakti, Nirwono Yoga menyarankan, Pemprov DKI lakukan moratorium kenaikan NJOP jika ingin berlaku adil ke penduduk.

Karena kenyataannya, kenaikan NJOP yang walau untuk lokasi komersial, akan merembet ke lokasi pemukiman seputar. “Kalau saya lihat, untuk sekarang ini jika memang Pemprov DKI ingin berlaku adil, Pemprov mesti lakukan memoratorium NJOP,” kata Nirwoyo waktu dihubungi Kontan.co.id, Minggu (22/7).

Memoratorium yang ditujukan yaitu dengan memberi periode waktu tidak untuk lakukan kenaikan NJOP. Saat kurun waktu itu, pemerintah dapat memakainya menjadi bahan pelajari pada kenaikan NJOP yang berlangsung dan efek yang diakibatkan.

“Memoratorium NJOP bermakna kita memiliki periode waktu, misalnya 1 tahun sampai 2 tahun tidak ada kenaikan NJOP. Lantas lakukan pelajari serta analisis mendalam pada efek kenaikan NJOP berkaitan fakta-fakta di lapangan,” tuturnya.

Baca  : lebih baik borongan per meter untuk bangun rumah

Dari survey lapangan yang dikerjakan, Nnirwono temukan jika disebuah lokasi jalanan penting yang nilai NJOP-nya tinggi, nyatanya mempunyai dampak yang berarti pada lokasi sakitarnya. Efek berikut setelah itu yang butuh dipikirkan supaya ide keadilan di Jakarta dapat berjalan.

Nirwoyo memberikan contoh lokasi Kebayoran Baru. Hasil surveinya yang dikerjakan diawali dari jalan penting yaitu Jl. Darmawangsa serta Jl. Wijaya. Nirwono temukan jika NJOP sah di lokasi jalan penting itu ialah Rp 30 juta sampai Rp 35 juta per mtr. persegi di harga market bangunan Rp 60 juta sampai Rp 65 juta atau naik 2x lipat.

“Nah, masalahnya ialah jalanan di lingkungan Jl. Darmawangsa serta Jl. Wijaya itu mempunyai harga NJOP Rp 15 juta hinga Rp 20 juta yang jauh dibawah jalanan penting. Tapi harga jual pasarannya sama yaitu Rp. 60 juta per mtr. persegi,” tuturnya.

“Kalau Pemprov ingin adil janganlah cuma konsentrasi ke jalan penting. Tetapi ikut lihat efeknya pada jalan di lingkungan yang automatis akan berefek. Sebab mereka adalah simpatisan serta itu akan tidak dilepaskan,” imbuhnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s